Elite Golkar minta Novanto untuk mundur....?

Tim Pengkajian pimpinan Yorrys Raweyai melihat elektabilitas Partai Golkar terus merosot. Penyebab utama adalah tersangkutnya sang ketua umum Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Rupanya, sudah banyak elite Golkar yang minta Novanto untuk mundur. Hal ini dilakukan demi citra dan kejayaan Partai Golkar ke depan. Sayang, hal itu ditanggapi negatif oleh Novanto hingga saat ini.
"Kalau minta mundur sudah dilakukan berkali-kali, meminta yang bersangkutan (Novanto) mundur, tapi sampai saat ini belum ada respons positif," kata Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/9).
Supit mengatakan, elite Golkar maupun DPP Golkar sudah membujuk Novanto. Bahkan melakukan pertemuan khusus untuk meminta ketua DPR itu menanggalkan jabatan sebagai ketua umum. Lagi-lagi ditolak.
"Baik secara kelembagaan, komponen DPP dan elite sudah menyampaikan seperti bang Akbar (Tanjung), Pak Habibie, sudah. Secara khusus, pertemuan khusus semua menyayangkan, partai mencoba bujuk yang bersangkutan, tapi belum ada respons positif," kata Supit.
Supit tak tahu alasan Novanto menolak mundur. Tapi, dia menghormati hal itu jika memang belum ada putusan resmi dari kasus korupsi e-KTP yang membelit sang ketum. Untuk melakukan pembelaan, Novanto tengah bertarung di praperadilan melawan KPK.
"Mungkin yang bersangkutan merasa bahwa posisinya belum secara hukum inkracht, masih melakukan pembelaan," kata Supit. 

Read more

Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar angkat bicara terkait isu pembelian 5 ribu senjata ilegal....?

Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar angkat bicara terkait isu pembelian 5 ribu senjata ilegal dilontarkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dia menyarankan informasi bersifat rahasia sebaiknya dikoordinasikan sehingga tak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
"Saya juga kan mendengar sama dari media, tidak tahu sumbernya. Tapi yang pasti bahwa saya sebagai rakyat ingin informasi-informasi yang dikeluarkan para pemimpin negara ini tentunya jangan sampai menimbulkan penafsiran atau bahkan kekhawatiran bagi rakyat," kata Da'i usai menghadiri peringatan ulang tahun ke-90 purnawirawan Jenderal Awaluddin di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (26/9).
Menurut dia, selayaknya seorang pemimpin terlebih dulu menelaah informasi yang didapatnya. Hal ini dilakukan guna menghindari pernyataan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Jadi setidaknya pemimpin itu betul-betul kalau ada informasi yang kira-kira itu sebaiknya diklarifikasi dulu di antara pihak-pihak terkait sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dan bahkan mengkhawatirkan," kata dia.
Dia lantas menceritakan pengalamannya saat menjabat Kapolri periode 2001-2005. Menurutnya, setiap informasi yang didapatnya saat itu lebih dulu dikoordinasikan pimpinan sejumlah lembaga keamanan.
"Saya sebagai Kapolri waktu itu berkoordinasi dengan, apakah panglima TNI, kepala BIN bahkan ada Menko Polhukam. Di situ kita diskusikan. Akan kita bicarakan. Jadi harapan kita ke depan tentunya ini jadikan pengalaman baik para pemimpin sekarang ini agar pernyatan-pernyataan yang dikeluarkan tidak menimbulkan kegaduhan," kata mantan Dubes RI untuk Malaysia periode 2008-2012 ini

Read more

Aris Wahyudi Mengalami Gangguan Jiwa Pasca Kalah di Pilkada Banyumas 2008 lalu..?

Rani, istri pendiri nikahsirri.com menyebut Aris Wahyudi, suaminya mengalami gangguan jiwa pasca kalah di Pilkada Banyumas 2008 lalu. Pernyataan itu ditepis Dosen Ilmu Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto Ugung Dwi Ario Wibowo.
Ugung menilai, Rani hanya sedang berusaha melepaskan suaminya dari jeratan hukum. Ia menilai semestinya rasa gelisah akibat keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan terjadi sejak dahulu. Bukan tiba-tiba muncul dalam rentang 9 tahun setelahnya.
"Apakah mungkin kegilaan ditunda? Kalau gila karena pilkada maka harus terjadi sejak dulu sekitar 9 tahun lalu. Masak 9 tahun ini tidak ada kegilaan kalau disebut gila," ujar Ugung pada wartawan saat ditemui di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Selasa (26/9).
Ugung pun mengatakan, argumen Rani merupakan sikap sepihak. Ia menilai Rani tengah melakukan manuver agar terhindar dari hukum dan dimaafkan karena di mata masyarakat kasus lelang perawan bersifat anomali.
Argumen yang menyatakan Aris mengalami gangguan jiwa tidak logis. Sebab, seseorang yang mengalami gila diperlukan faktor pencetus. Kemudian dilanjutkan dengan selama waktu sebulan mengalami rasa gelisah akibat keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
"Untuk menyatakan Aris dalam kondisi gila, diperlukan dokumen riwayat kesehatan jiwa pada tahun 2008 usai pilkada. Penyidik mesti memeriksa kondisi psikologis untuk memperkuat atau memperlemah argumen itu," ujarnya.
Dilihat dari rekam jejak Aris di Pikada Banyumas 2018, dari data KPU Banyumas yang diperoleh Merdeka.com, saat mencalonkan diri status Aris belum kawin dan berusia 40 tahun. Aris merupakan lulusan B.Eng university of Essex dan menulis riwayat pekerjaannya sebagai PNS, Peneliti dan Konsultan Manajemen.
Situs nikahsirri.com sendiri baru diluncurkan oleh Aris pada Selasa, 19 September 2017 kemarin. Menurut Ugung, latar belakang pembuata situs lelang perawan itu dimungkinkan karena faktor luasnya pergaulan Aris yang dekat dengan pasangan-pasangan yang melakukan nikah siri. "Karena banyak bergaul dengan pasangan nikah siri bisa saja ini dianggapnya sebagai peluang bisnis," ujarnya.

Read more